Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengambil Tindakan dan langkah terhadap industri pengolahan kapur di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Sebanyak lima pabrik kapur dipastikan bakal ditutup permanen akibat terbukti melakukan pelanggaran berat terkait aturan ketenagakerjaan dan kelestarian lingkungan.
Keputusan tersebut diambil setelah jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap belasan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Sudah perintahkan dari 18 perusahaan itu kan ada yang lima sudah itu melanggar. Yang lima itu saya minta ditutup,” ujar Dedi saat ditemui di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).
Sementara itu, nasib berbeda menimpa 13 pabrik kapur lainnya.Pemprov Jawa Barat memberikan sanksi berupa penutupan sementara. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menghentikan operasionalnya guna membenahi seluruh dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas produksi mereka.
“Kemudian sisanya yang 13 itu ditutup sementara untuk melakukan perbaikan,” kata Kang Dedi.
Di sisi lain, kebijakan penutupan permanen lima pabrik tersebut diperkirakan berdampak pada hilangnya mata pencaharian ratusan buruh.
Mengantisipasi hal itu, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana mengalihkan para pekerja terdampak untuk masuk ke dalam lingkungan dinas Pemprov Jawa Barat dengan jaminan pendapatan yang lebih layak.
“Yang 500 (pekerja) ditampung oleh PU (Dinas Pekerjaan Umum),” tutur Kang Dedi.
Menurut Dedi, langkah pengalihan ini justru akan memperbaiki kesejahteraan para buruh. Sebab, penghasilan yang ditawarkan oleh pemerintah jauh lebih tinggi ketimbang upah minim yang selama ini mereka terima dari pihak pabrik kapur.
“Dan itu pun digaji di bawah Rp 2 juta itu rata-rata (di pabrik), di PU kan gajinya Rp 4,2 juta,” ungkapnya.
Irfan MP
Sumer : Kompas.Com
